Penyaluran Pinjaman IMF

21 Desember, 2017

Tanggung jawab utama IMF adalah memberikan pinjaman kepada negara-negara anggota yang sedang mengalami atau berpotensi mengalami masalah neraca pembayaran. Bantuan keuangan ini membantu negara-negara anggota dalam upaya membangun kembali cadangan internasional mereka, menstabilkan mata uang mereka, melanjutkan pembayaran untuk impor, dan memulihkan kondisi guna pertumbuhan ekonomi yang kuat, sambil mengupayakan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi penyebab masalah-masalah tersebut. Tidak seperti layaknya bank-bank pembangunan, IMF tidak memberi pinjaman untuk proyek-proyek yang sifatnya spesifik.

Kapan suatu negara dapat meminjam dari IMF?

Suatu negara anggota dapat mengajukan permohonan dukungan keuangan IMF jika negara tersebut menghadapi kebutuhan neraca pembayaran baik yang aktual atau masih bersifat potensial—yakni, jika negara tersebut mengalami atau berpotensi mengalami kekurangan pembiayaan untuk jangka waktu yang terjangkau guna memenuhi kewajiban pembayaran internasionalnya (misalnya, impor, pembayaran utang eksternal), sambil pada saat yang bersamaan menjaga bantalan cadangan devisa yang memadai ke depannya. Sumber daya IMF menyediakan bantalan yang dapat memudahkan kebijakan-kebijakan penyesuaian dan reformasi yang perlu dilakukan oleh suatu negara untuk memperbaiki masalah neraca pembayaran mereka dan membantu memulihkan kondisi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Perubahan penyaluran pinjaman IMF

Volume penyaluran pinjaman IMF berfluktuasi secara signifikan seiring berjalannya waktu. Guncangan minyak pada era tahun 1970-an maupun krisis utang pada era tahun 1980-an keduanya berdampak pada peningkatan tajam pinjaman yang disalurkan oleh IMF. Pada tahun 1990-an, proses transisi di Eropa Tengah dan Timur dan krisis di negara-negara yang ekonominya yang tengah berkembang (emerging market economies) mengakibatkan lonjakan permintaan lebih tinggi terhadap sumber daya IMF. Krisis mendalam di Amerika Latin dan Turki terus melanjutkan permintaan yang tinggi atas sumber daya IMF pada awal era tahun 2000-an. Penyaluran pinjaman IMF kembali meningkat sejak akhir 2008 menyusul krisis keuangan global saat itu.

Proses penyaluran pinjaman IMF

Berdasarkan permintaan dari suatu negara anggota, sumber daya IMF biasanya disediakan berdasarkan suatuaransemen” pinjaman yang, tergantung instrumen pinjaman yang digunakan, dapat menentukan kebijakan ekonomi dan langkah-langkah yang disepakati untuk dilaksanakan negara anggota tersebut untuk mengatasi masalah neraca pembayarannya. Program kebijakan ekonomi yang mendasari aransemen tersebut dirumuskan oleh negara tersebut melalui konsultasi dengan IMF dan dalam banyak kasus disampaikan kepada Executive Board (Dewan Eksekutif) IMF dalam sebuah “Letter of Intent” dan dirinci lebih lanjut dalam lampiran “Nota Kesepahaman” (Memorandum of Understanding). Ketika suatu arensemen disetujui oleh Dewan, sumber daya IMF biasanya akan dicairkan secara bertahap seiring implementasi dari program-program yang telah disepakati. Beberapa aransemen memberikan kepada negara-negara berkinerja sangat kuat suatu akses dengan “satu kali di muka terhadap sumber daya IMF sehingga tidak tunduk pada kesepakatan kebijakan eksplisit tertentu.

Instrumen penyaluran pinjaman IMF

Berbagai instrumen pinjaman IMF dirancang khusus untuk berbagai jenis kebutuhan neraca pembayaran (aktual, prospektif, atau potensial; jangka pendek atau jangka menengah) serta berbagai keadaan spesifik yang dialami negara anggota IMF yang beragam. Negara berpenghasilan rendah dapat meminjam dengan syarat konsesional (pinjaman ringan) melalui fasilitas yang tersedia di bawah skema Dana Amanah Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan (Poverty Reduction and Growth Trust, PRGT; lihat IMF Support for Low-Income Countries IMF). Pinjaman konsesional memiliki bunga nol persen sampai akhir 2018.

Pinjaman non-konsesional

Instrumen IMF untuk pinjaman non-konsesional mencakup Stand-By Arrangements (SBA); Flexible Credit Line (FCL); Precautionary and Liquidity Line (PLL); untuk kebutuhan jangka menengah, Extended Fund Facility (EFF); dan untuk bantuan darurat kepada negara yang menghadapi kebutuhan neraca pembayaran mendesak, Rapid Financing Instrument (RFI). Seluruh fasilitas non-konsesional ini tunduk pada tingkat suku bunga terkait-pasar IMF, yang dikenal dengan istilah “rate of charge,” dan untuk pinjaman besar (di atas batas tertentu) terdapat biaya tambahan (surcharge). Rate of charge ini didasarkan pada SDR interest rate  (suku bunga SDR), yang direvisi setiap minggu dengan memperhitungkan perubahan suku bunga jangka pendek di pasar uang internasional utama. Jumlah maksimal yang dapat dipinjam oleh suatu negara dari IMF, yang diistilahkan dengan batas akses (access limit), bervariasi tergantung jenis pinjamannya, namun biasanya merupakan kelipatan dari IMF quota (kuota IMF) negara tersebut. Batas ini dapat dilampaui dalam keadaan luar biasa. Instrumen Stand-By Arrangement, Flexible Credit Line dan Extended Fund Facility tidak memiliki batas akses yang ditetapkan.

Stand-By Arrangements (SBA). Secara historis, sebagian besar bantuan non-konsesional IMF diberikan melalui skema-skema SBA. SBA dirancang untuk membantu negara-negara mengatasi masalah neraca pembayaran jangka pendek. Sasaran program dirancang untuk mengatasi masalah-masalah ini dan pencairan dilakukan dengan syarat target-target tersebut dicapai (‘conditionality). Jangka waktu SBA biasanya 12-24 bulan, dan pembayaran kembali jatuh tempo dalam 3¼-5 tahun sejak pencairan. SBA dapat juga diberikan atas dasar pencadangan—di mana negara-negara memilih untuk tidak memanfaatkan jumlah yang telah disetujui namun tetap memiliki opsi untuk melakukannya jika kondisi memburuk. SBA memberikan keleluasaan untuk pentahapan pencairan, dengan akses pencairan dalam jumlah besar di muka (front-loaded) dimungkinkan bilamana memungkinkan.

Flexible Credit Line (FCL). FCL disediakan untuk negara-negara dengan fundamental ekonomi, kebijakan, dan rekam jejak implementasi kebijakan yang sangat kuat. Aransemen FCL disetujui, atas permintaan negara anggota, untuk negara-negara yang memenuhi kriteria kualifikasi tertentu yang telah ditetapkan. Jangka waktu FCL adalah antara satu atau dua tahun, dengan review antara (interim review) terhadap keberlangsungan pemenuhan kualifikasi dimaksud setelah tahun pertama. Akses ditentukan atas dasar kasus per kasus, tidak tunduk pada batasan akses, dan dicairkan sekali di depan, alih-alih bertahap. Pencairan di bawah skema FCL tidak dikaitkan dengan syarat implementasi kebijakan tertentu yang disepakati seperti halnya di bawah skema SBA, karena negara-negara yang memiliki kualifikasi FCL sudah memiliki rekam jejak implementasi kebijakan makroekonomi yang sesuai. Terdapat keleluasaan bagi negara peminjam untuk menarik kredit pada saat disetujui atau memperlakukannya sebagai dana cadangan. Jangka waktu pelunasan FCL sama seperti pada skema SBA.

Precautionary and Liquidity Line (PLL). PLL diperuntukkan bagi negara-negara dengan fundamental ekonomi dan kebijakan, serta rekam jejak yang baik atas implementasi kebijakan tersebut. Negara-negara yang memenuhi syarat untuk PLL mungkin menghadapi kerentanan sedang dan belum memenuhi standar kualifikasi mendapatkan FCL, namun mereka tidak perlu melakukan penyesuaian kebijakan substansial sebagaimana biasanya terkait dengan SBA. PLL menggabungkan kualifikasi (serupa dengan FCL namun dengan ambang yang lebih rendah) dengan kondisionalitas terfokus yang bertujuan untuk mengatasi sisa kerentanan yang telah teridentifikasi. Durasi aransemen PLL berkisar antara enam bulan atau satu sampai dua tahun. Aransemen PLL satu atau dua tahun tunduk pada review tengah-tahunan. Akses pada aransemen PLL di bawah enam bulan dibatasi pada 125 persen kuota dalam masa normal, namun batas ini dapat dinaikkan menjadi 250 persen dari kuota dalam keadaan luar biasa, di mana kebutuhan neraca pembayaran terjadi akibat guncangan luar, termasuk meningkatnya tekanan regional atau global. Kesepakatan PLL satu atau dua tahun dikenakan batas akses 250 persen dari kuota, dan seluruh kesepakatan PLL tunduk pada batas kumulatif 500 persen dari kuota. Terdapat keleluasaan untuk memanfaatkan batas kredit atau memperlakukannya sebagai cadangan. Jangka waktu pelunasan PLL adalah sama dengan skema SBA.

Extended Fund Facility (EFF). Fasilitas ini membantu negara-negara anggota untuk mengatasi masalah neraca pembayaran jangka menengah dan jangka panjang yang mencerminkan distorsi luas yang mengharuskan reformasi ekonomi secara fundamental. Pemanfaatan fasilitas ini telah meningkat secara substansial dalam masa krisis belakangan ini, yang mencerminkan karakteristik struktural dari masalah neraca pembayaran beberapa negara anggota. Aransemen di bawah EFF biasanya berlangsung lebih lama daripada SBA—biasanya tidak melebihi tiga tahun sejak disetujui. Namun demikian, durasi maksimal hingga mencapai empat tahun juga dimungkinkan, yang diperkirakan berdasarkan adanya kebutuhan neraca pembayaran melebihi periode tiga tahun, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penyesuaian untuk memulihkan stabilitas makroekonomi, dan adanya keyakinan yang cukup mengenai kemampuan dan kesediaan negara anggota untuk mengimplementasikan reformasi struktural yang mendalam dan berkelanjutan. Masa pelunasan untuk aransemen ini adalah 4½–10 tahun sejak pencairan.

Rapid Financing Instrument (RFI). RFI diperkenalkan untuk menggantikan dan memperluas cakupan kebijakan bantuan darurat sebelumnya. RFI menyediakan bantuan keuangan segera dengan persyaratan yang terbatas kepada semua negara anggota yang menghadapi kebutuhan neraca pembayaran mendesak. Akses di bawah skema RFI tunduk pada batas tahunan 37,5 persen dari kuota dan batas kumulatif 75 persen dari kuota.

Pinjaman Konsesional

Fasilitas konsesional IMF untuk Negara-negara Berpenghasilan Rendah (Low Income Countries - LIC) di bawah PRGT dirombak pada tahun 2010, dengan penyempurnaan pada tahun 2013, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menjadikan dukungan keuangan IMF lebih fleksibel dan lebih sesuai dengan ragam kebutuhan khusus negara berpenghasilan rendah. Norma dan batas untuk fasilitas konsesional diperluas pada 2015 untuk mempertahankan ambangnya, relatif terhadap peningkatan produksi, perdagangan, dan arus modal. Syarat pembiayaan dibuat semakin konsesional, dan suku bunga ditinjau kembali setiap dua tahun (saat ini nol persen sampai akhir 2018). Semua fasilitas memberi dukungan pada program-program milik negara anggota yang ditujukan untuk mencapai posisi makroekonomi yang berkelanjutan, yang konsisten dengan program pengurangan kemiskinan, dan pertumbuhan yang kuat dan bertahan lama. Negara-negara yang memenuhi syarat untuk PRGT dengan posisi yang lebih baik dapat menerima dukungan keuangan IMF “campuran” yang memadukan sumber daya konsesional dan non-konsesional.

Extended Credit Facility (ECF) adalah sarana utama IMF untuk dukungan jangka menengah kepada negara-negara berpenghasilan rendah yang menghadapi masalah neraca pembayaran yang berlarut-larut. Pembiayaan di bawah skema ECF saat ini memiliki suku bunga nol persen, masa tenggang (grace period) 5½ tahun, dan jangka waktu jatuh tempo pelunasan seluruh pinjaman (final maturity) 10 tahun.

Standby Credit Facility (SCF) menyediakan bantuan keuangan kepada negara-negara berpenghasilan rendah (Low Income Countries – LIC) dengan kebutuhan atau potensi kebutuhan akan neraca pembayaran jangka pendek. SCF dapat digunakan dalam berbagai keadaan, termasuk untuk pencadangan. Pembiayaan di bawah skema SCF saat ini memiliki suku bunga nol persen, dengan masa tenggang 4 tahun, dan jangka waktu pelunasan seluruh pinjaman 8 tahun.

Rapid Credit Facility (RCF) menyediakan bantuan keuangan secara cepat dengan persyaratan yang terbatas kepada negara-negara berpenghasilan rendah (LIC) yang sedang menghadapi kebutuhan neraca pembayaran mendesak. RCF menyederhanakan bantuan darurat IMF kepada LIC, dan dapat dimanfaatkan secara fleksibel dalam berbagai keadaan. Pembiayaan di bawah skema RCF saat ini memiliki suku bunga nol persen, masa tenggang 5½ tahun, dan jangka waktu pelunasan seluruh pinjaman 10 tahun.

Tautan Berguna