Keterangan Pers 17/439

Staf IMF Menyelesaikan Kunjungan Artikel IV 2017 ke Indonesia

16 November, 2017

• Perekonomian Indonesia terus berkinerja baik, dengan PDB diprakirakan akan tumbuh sebesar 5,1 persen pada tahun 2017 dan 5,3 persen pada tahun 2018.
• Dalam jangka pendek, kebijakan-kebijakan perlu fokus pada upaya mendorong pertumbuhan sambil pada saat bersamaan menjaga stabilitas. Kebijakan moneter perlu fokus pada stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan, sementara kebijakan fiskal perlu membangun kembali penyangga (buffers) untuk melindungi stabilitas.
• Memperkuat pertumbuhan jangka menengah memerlukan reformasi perpajakan guna meningkatkan penerimaan untuk membiayai pengeluaran pembangunan, dan reformasi di pasar produk, pasar tenaga kerja, dan pasar uang.

Sebuah tim Dana Moneter Internasional (IMF) yang dipimpin oleh Mr. Luis E. Breuer mengunjungi Indonesia dari tanggal 1 sampai 14 November 2017, untuk melakukan diskusi terkait Konsultasi Artikel IV 2017. Pada akhir kunjungan tersebut, Mr. Breuer mengeluarkan pernyataan berikut:

"Perekonomian Indonesia terus berkinerja baik, didukung oleh kebijakan-kebijakan makroekonomi yang hati-hati, membaiknya pertumbuhan global dan harga komoditas, dan upaya berkelanjutan untuk memperkuat daya saing.

"Pertumbuhan diproyeksikan sebesar 5,1 persen pada 2017 dan 5,3 persen pada 2018, terutama didorong oleh kenaikan ekspor dan investasi. Permintaan domestik, yang relatif sedang menurun, diprakirakan akan meningkat secara moderat seiring dengan pertumbuhan kredit. Inflasi akhir tahun diproyeksikan akan tetap rendah sebesar 3,7 persen di tahun 2017 dan 3,6 persen di tahun 2018, karena stabilnya harga pangan dan harga patokan ( administered prices) pada umumnya, dan rendahnya kesenjangan keluaran negatif (negative output gap). Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan tetap berada pada 1,7 persen dari PDB pada tahun 2017 dan 1,9 persen pada tahun 2018, dengan neraca pembayaran keseluruhan tetap surplus.

"Terlepas dari prakiraan yang positif ini, balance of risks (kebijakan suku bunga) berada pada sisi negatif dan terutama karena faktor eksternal. Kondisi tersebut meliputi pembalikan arus masuk modal, pertumbuhan yang lebih lamban di China, dan ketegangan geopolitik. Risiko domestik mencakup tidak terpenuhinya target penerimaan pajak dan kondisi keuangan global yang lebih ketat yang dapat mendorong tingkat suku bunga domestik. Di sisi positifnya, pertumbuhan global dan harga komoditas dapat lebih kuat dari yang diperkirakan.

"Bauran kebijakan jangka pendek harus menyeimbangkan tujuan mendukung pertumbuhan sambil pada saat yang bersamaan tetap menjaga stabilitas.

"Kebijakan fiskal dirancang secara tepat untuk membangun kembali penyangga-penyangga fiskal (fiscal buffers) dengan menargetkan defisit anggaran yang lebih rendah pada tahun 2018. Anggaran tersebut juga memasukkan langkah lanjutan untuk menyeimbangkan kembali anggaran dengan semakin mengurangi subsidi yang tidak terarah ( untargeted subsidies) dan pengeluaran tidak produktif lainnya, serta mengarahkannya untuk belanja sosial dan investasi. Langkah-langkah ini, dikombinasikan dengan upaya institusi-institusi terkait untuk mendukung reformasi struktural, akan meningkatkan kepercayaan dan pertumbuhan inklusif yang lebih tinggi.

"Kebijakan moneter harus terus menjaga stabilitas harga sambil pada saat bersamaan mendukung pertumbuhan. Pilihan kebijakan moneter saat ini secara umum sudah tepat. Transmisi kebijakan moneter ( monetary transmission) telah membaik, walaupun perbaikan lebih lanjut masih dapat dicapai, termasuk melalui penyelesaian sebuah kurva imbal hasil bebas risiko (a risk-free yield curve). Otoritas terkait perlu terus mengijinkan nilai tukar bergerak bebas sesuai kekuatan pasar.

"Kebijakan sektor keuangan perlu tetap fokus pada upaya untuk menjaga stabilitas keuangan. Sistem perbankan memiliki kapitalisasi yang baik, profitabilitas yang tinggi, dan likuiditas secara keseluruhan sistem yang memadai. Kredit bermasalah telah stabil akan tetapi pinjaman dalam perhatian khusus dan pinjaman yang direstrukturisasi tetap tinggi dan memerlukan pemantauan yang ketat. Berbagai upaya harus terus dilakukan untuk memperkuat pengawasan sektor keuangan dan manajemen krisis, sejalan dengan rekomendasi-rekomendasi utama pada Program Penilaian Sektor Keuangan tahun 2017 (the 2017 Financial Sector Assessment Program).

"Mendorong pertumbuhan inklusif dalam jangka menengah dan memanfaatkan potensi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan akan lapangan kerja dari angkatan kerja muda akan memerlukan reformasi untuk peningkatan penerimaan guna membiayai pengeluaran pembangunan dan reformasi berkesinambungan terhadap pasar produk, pasar tenaga kerja, dan pasar keuangan. Terdapat kebutuhan mendesak untuk menerapkan strategi pendapatan jangka menengah ( medium-term revenue strategy) yang berpusat pada reformasi kebijakan perpajakan secara dini dan perbaikan administrasi perpajakan guna memperkuat lingkungan usaha. Mengingat ruang fiskal yang terbatas, prioritas reformasi yang sifatnya segera dapat diarahkan kepada reformasi struktural dengan biaya fiskal yang rendah, seperti mereformasi pasar produk untuk mendorong investasi swasta yang lebih tinggi, merampingkan dan

menyelaraskan peraturan yang rumit dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta mendorong penyebar-luasan keuangan ( financial deepening) melalui kerangka pengawasan yang kuat.

"Institusi-institusi yang berwenang telah membuat kemajuan dalam membuat kerangka kerja untuk investasi infrastruktur publik. Upaya ini perlu diperkuat dengan integrasi yang lebih erat antara investasi publik dengan program makro-ekonomi guna memantau potensi risiko secara lebih baik, termasuk dari risiko meningkatnya rasio hutang-modal (leverage) dari badan usaha milik negara (BUMN). Partisipasi sektor swasta yang lebih besar dan kebijakan pemulihan biaya (cost-recovery) yang memadai di BUMN, termasuk di sektor kelistrikan, akan mendukung keinginan pemerintah untuk menutup kesenjangan infrastruktur."

Tim bertukar pandangan dengan pejabat-pejabat di pemerintahan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga publik lainnya dan perwakilan sektor swasta. Tim hendak menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak berwenang dan mitra kerja lainya atas keramahan mereka dan diskusi yang konstruktif.